Skip to main content

Pleurer Les Cendres

"Dès que le peuple est légitimement assemblé en corps souverain, toute juridiction du gouvernement cesse."

(Begitu rakyat secara sah berkumpul sebagai badan berdaulat, maka seluruh yurisdiksi pemerintah pun berakhir) --Jean Jacques Rousseau


Itu dikatakan oleh Rousseau di tahun 1700-an.

Apa yang dilihatnya pada masyarakat sosial, bahwa rakyat yang lemah tidak akan terus diam. Kelemahan rakyat –pada titik tertentu-- justru akan menjadi letupan yang kuat dan dahsyat, sehingga siapapun tak dapat menahannya, tak juga pentungan polisi, water canon dan gas airmata.


Rakyat Perancis yang akhir-akhir ini menggeliat karena tertekan memang sudah ada tanda-tanda “mbrojol”. Ibarat bayi yang mau lahir, kepalanya sudah di bawah, tinggal tunggu waktu saja.


Tetapi bahwa kerusuhan pecah begitu rupa, sampai terjadi pembakaran gedung dan penjarahan toko, hal itu mengherankan untuk Perancis yang masyarakatnya sangat menghargai intelektualitas, filsafat, sastra, dan seni. Orang Perancis juga selalu mengedepankan diskusi dan terbiasa untuk menalar dengan kritis (esprit critique). Selain itu mereka sangat menjaga kesopanan dengan sangat ketat (la politesse).


Perancis juga menjadi enlightenment peradaban, yang melahirkan tokoh-tokoh hebat sebagai pemikir dan pencetus demokrasi, hak-hak sipil, free speech, rasionalitas dan keadilan sosial. Nama-nama besar seperti Descartes, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Sartre, Camus, Foucault, dll. telah mempengaruhi dunia dengan teori-teori mereka yang dipakai di dalam sistem ketatanegaraan hingga saat ini. Sebut saja satu contoh: trias politika-nya Montesquieu.


Kok bisa tiba-tiba rakyat Perancis berubah beringas?

Ada rasa yang terusik. Inilah yang memicu sikap intelek dan elegan mereka menjadi revolusioner, militan dan berani.


Apa yang terjadi hari-hari ini rupanya sudah berkelindan cukup lama dan menjadi bara api dalam sekam. Dari aksi pelajar di sebuah kota kecil yang memprotes buruknya kondisi pendidikan, gedung sekolah dan kurangnya tenaga guru, lalu keluhan menggelinding ke kota-kota lain dengan issue yang lebih luas terkait lonjakan biaya hidup yang dipicu oleh kenaikan harga BBM dan issue keadilan sosial. Hal ini diperkeruh dengan upaya pembatasan kebebasan berpendapat dan pengontrolan media oleh pemerintah.


Dari Rouseau rakyat Perancis belajar mengenai kontrak sosial antara penguasa dan rakyat. Ibarat perjanjian dua pihak, penguasa harus “menandatangani” kontrak sosial yang disodorkan oleh rakyat, karena rakyat adalah pemegang kedaulatan.


Ketika pemerintah Perancis menggunakan kekuasaannya untuk memotong anggaran yang bersangkut-paut dengan hajat hidup orang banyak, lalu berakibat hak dasar mereka tidak terpenuhi, maka rakyat Perancis menggunakan hak kontrak sosial mereka dengan turun ke jalanan.


Maka terjadilah amok (amok=ledakan amarah yang tiba-tiba, hebat, dan tidak terkendali, di mana seseorang melakukan tindakan kekerasan secara acak dan membabi buta).


Ada yang bilang, bahasa rakyat hanya dua: diam dan marah. Tidak ada bahasa ‘in between’.

Ketika rakyat sedang diam, pemerintah jangan buru-buru menganggap rakyat dalam kondisi baik-baik saja. Mereka hanya belum menggunakan bahasa yang kedua, yaitu marah. Sebisanya jangan sampai bahasa kedua rakyat ini digunakan.


Di Indonesia, setiap kali presidennya pidato orang-orang riuh bertepuk-tangan. Lalu ia menerima laporan dari para pembantunya, “Everything is going well, Sir.”

Ia tidur nyenyak dan bermimpi betapa bahagianya rakyatnya. Tidak seperti rakyat Perancis.

Wajahnya yang gemoy menggemaskan itu tersenyum, sambil merem.


***


Serpong, 20 Okt 2026

Titus J.


Comments

Popular posts from this blog

Perhentian Ahok di KM 19.4

Ketika angka quick count hasil perolehan suara Pilkada Jakarta 19 April yang lalu menunjukkan 42 persen untuk Ahok-Djarot dan 58 persen untuk Anies-Sandi, banyak yang terkesima, sedih, dan tak sedikit yang menangis. Herannya, yang menangis bukan hanya orang Jakarta, tetapi juga mereka yang tinggal di luar Jakarta, bahkan luar negeri. Media sosial riuh-rendah dengan komentar, seolah tak percaya dengan angka yang terpampang di televisi dan berseliweran melalui WhatsApp group. Di saat itulah tiba-tiba kita merasakan ada sesuatu yang hilang - sesuatu yang pernah kita miliki, yang pernah mewarnai denyut kehidupan kita walau hanya lewat surat kabar dan media sosial, dan sesuatu yang selalu kita rasakan kehadirannya walaupun jarak memisahkan. Kita – bukan cuma orang Jakarta tetapi siapapun yang selama empat tahunan ini menyemai harapan dan optimisme, tiba-tiba secara bersamaan membisikkan tanya, “Bagaimana rupa Jakarta nanti tanpa Ahok?” Tanggal 19 April itu seperti satu titik di ...

Forgive Me for Not to Obey Your Fatwa

It’s still fresh in my mind, where Megawati’s PDI (Indonesia Democracy Party) harshly knocked-out by Suharto’s power in 1996. I was still 3 months since I set my feet on Jakarta from my hometown. Everybody knew Megawati was a serious menace of Suharto’s Golkar at that time, and 1996 was only a year ahead of the election. Like previous elections, Golkar always wanted vote majority in order to keep Suharto in reign. Time could not be stopped and Megawati popularity has made the Suharto’s circle depressed. They seemed so fearful the Soekarno’s spirit was coming back. With a very dirt scenario, Suharto’s regime created drama by conspiring with several PDI executives to organize a congress in Medan. The congress, as predicted clearly by everyone, finally appointed Soerjadi as PDI chairman, Fatimah Ahmad as deputy chairman and Butu Hutapea as the secretary general (Soerjadi is Megawati’s predecessor). It means, Megawati who had been selected by National Meeting in Surabaya in 1993, was kick...

The Lawmakers Are Too Proud to be God

My brain suddenly becomes so blunt to understand how some members of Commission VII of the House of Representatives (DPR) use their "looked smart" brain to think smartly. In the hearing between the lawmakers and Pertamina management on February 10, 2009, one of the lawmakers, Effendi Simbolon, humiliated Karen Agustiawan, the CEO of Pertamina by saying she was un-competent to lead the big organization as Pertamina – the prestigious State Owned Company in oil & gas and geothermal energy sector. They even harshly bullied her by putting label on her as Satpam (private security guard) if Karen could not stay away from serving the interest of President Susilo Bambang Yudhoyono and VP Jusuf Kalla. It’s clear to people that some of the “supposed to be respected” lawmakers do not deserve to receive any respects. That is why they cannot respect others, too. They have been acting as judge, even God, when they summon government officials or businessmen to their nest. They grill eve...