Skip to main content

Pilpres: Memilih Etika

 

Saya nemu file sepuluh tahun lalu ini. Judulnya “Jokowi or Prabowo?” Artikel ini saya tulis untuk koran The Jakarta Post di Readers’ Forum tanggal 2 April 2014.

Ini awal saya mendukung Jokowi di pilpres. Kemenangannya saya rayakan bersama teman-teman yang sepemikiran: ingin punya pemimpin yang sederhana, merakyat, dan bersih.

Dan keinginan itu terjawab dengan kinerjanya selama lima tahun. Saat itu Jokowi sering dihina dan dilecehkan, tetapi ia tak ambil pusing.

Hal lain yang membesarkan hati, kita melihat keluarganya pun biasa-biasa saja. Gibran jualan martabak, Kaesang jualan pisang, Kahiyang seorang putri yang tidak menonjol sebagai putri Presiden. Ketiga anak ini betul-betul jauh dari sorotan dan tidak pernah ngerecokin bapaknya.

Lalu Jokowi maju lagi di pilpres untuk kedua kalinya. Saya nyoblos dia lagi. Ia adalah role model yang memberi harapan.

Di periode kedua ini, Jokowi punya grip yang semakin kuat dalam memegang kendali pemerintahan. Jika tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi hanya 60 persen di tahun 2021, pelan-pelan menanjak sampai 75 - 80 persen di akhir tahun lalu.

Dengan tingkat kepuasan publik setinggi itu, ia dipuji bagai dewa. Orang melihat apa yang dilakukannya selalu benar.

Benarkah ia tak pernah salah, dan tak bisa salah?

Saya banyak menulis tentang Jokowi, tentang pencapaiannya plus kesederhanaannya. Kombinasi antara pencapaian dan kesederhanaan ini jarang dimiliki oleh seorang pemimpin. Ia pernah mengatakan, jika selesai tugasnya sebagai presiden, ia akan menjadi rakyat biasa. Saya kagum dengan statement ini, seperti kekaguman saya kepada Barack Obama yang setelah lengser sebagai presiden Amerika menjadi rakyat biasa.

Tetapi tiba-tiba dalam beberapa bulan terakhir ini semua gambar saya dalam profil Jokowi menjadi ambyar. Banyak sekali laku politiknya yang sulit dipahami, terutama setelah anak sulungnya dikarbit menjadi cawapres dengan melukai konstitusi.

Pada pilpres ini, betapa etika sangat dihina. Tetapi saya tetap akan berpihak pada etika, walaupun mungkin akan kalah.

(Ethics is knowing the difference between what you have a right to do and what is right to do – Potter Stewart)

***

Serpong, 9 Feb 2024

Titus J.

Comments

Popular posts from this blog

Perhentian Ahok di KM 19.4

Ketika angka quick count hasil perolehan suara Pilkada Jakarta 19 April yang lalu menunjukkan 42 persen untuk Ahok-Djarot dan 58 persen untuk Anies-Sandi, banyak yang terkesima, sedih, dan tak sedikit yang menangis. Herannya, yang menangis bukan hanya orang Jakarta, tetapi juga mereka yang tinggal di luar Jakarta, bahkan luar negeri. Media sosial riuh-rendah dengan komentar, seolah tak percaya dengan angka yang terpampang di televisi dan berseliweran melalui WhatsApp group. Di saat itulah tiba-tiba kita merasakan ada sesuatu yang hilang - sesuatu yang pernah kita miliki, yang pernah mewarnai denyut kehidupan kita walau hanya lewat surat kabar dan media sosial, dan sesuatu yang selalu kita rasakan kehadirannya walaupun jarak memisahkan. Kita – bukan cuma orang Jakarta tetapi siapapun yang selama empat tahunan ini menyemai harapan dan optimisme, tiba-tiba secara bersamaan membisikkan tanya, “Bagaimana rupa Jakarta nanti tanpa Ahok?” Tanggal 19 April itu seperti satu titik di ...

Forgive Me for Not to Obey Your Fatwa

It’s still fresh in my mind, where Megawati’s PDI (Indonesia Democracy Party) harshly knocked-out by Suharto’s power in 1996. I was still 3 months since I set my feet on Jakarta from my hometown. Everybody knew Megawati was a serious menace of Suharto’s Golkar at that time, and 1996 was only a year ahead of the election. Like previous elections, Golkar always wanted vote majority in order to keep Suharto in reign. Time could not be stopped and Megawati popularity has made the Suharto’s circle depressed. They seemed so fearful the Soekarno’s spirit was coming back. With a very dirt scenario, Suharto’s regime created drama by conspiring with several PDI executives to organize a congress in Medan. The congress, as predicted clearly by everyone, finally appointed Soerjadi as PDI chairman, Fatimah Ahmad as deputy chairman and Butu Hutapea as the secretary general (Soerjadi is Megawati’s predecessor). It means, Megawati who had been selected by National Meeting in Surabaya in 1993, was kick...

The Lawmakers Are Too Proud to be God

My brain suddenly becomes so blunt to understand how some members of Commission VII of the House of Representatives (DPR) use their "looked smart" brain to think smartly. In the hearing between the lawmakers and Pertamina management on February 10, 2009, one of the lawmakers, Effendi Simbolon, humiliated Karen Agustiawan, the CEO of Pertamina by saying she was un-competent to lead the big organization as Pertamina – the prestigious State Owned Company in oil & gas and geothermal energy sector. They even harshly bullied her by putting label on her as Satpam (private security guard) if Karen could not stay away from serving the interest of President Susilo Bambang Yudhoyono and VP Jusuf Kalla. It’s clear to people that some of the “supposed to be respected” lawmakers do not deserve to receive any respects. That is why they cannot respect others, too. They have been acting as judge, even God, when they summon government officials or businessmen to their nest. They grill eve...