Skip to main content

Nyalimu Pak!

“Saya ditakut-takuti, diancam, ada intelijen asing bergerak kalau kita ambil alih Freeport,” kata Presiden Jokowi dalam pertemuannya dengan Bara JP hari Minggu yang lalu.

Cerita Jokowi ini memang sepercik kisah dalam proses panjang pengambil-alihan saham Freeport dimana sebelumnya Indonesia cuma punya 9% saham saja. Jokowi maunya menjadi 51% sehingga bisa menjadi pengendali.

Bicara mengenai Freeport tidak bisa lepas dari sejarah dan politik. Dimulai tahun 1960an ketika Amerika Serikat mendukung dan mengakui bahwa Irian Barat adalah bagian dari wilayah kedaulatan RI. Titik itu merupakan pintu masuk kehadiran Freeport di Papua melalui Kontrak Karya yang ditanda-tangani oleh (alm) Presiden Suharto di tahun 1967. Tetapi bertahun-tahun Indonesia cuma punya saham yang kecil.

Setiap kali Indonesia mengajak berunding dengan Freeport, baik soal pembangunan smelter maupun soal peningkatan saham menjadi pemegang mayoritas, Freeport selalu berada di atas angin. Berbagai ancaman seperti akan membawa perkara ini ke arbitrase, PHK besar-besaran sampai penghentian produksi adalah “senjata” Freeport untuk tidak meladeni Indonesia. Terlebih lagi, CEO Freeport sebelumnya, Bob Moffett memiliki akses langsung ke Presiden. Jadi kalau ada sedikit ganjalan, Moffett langsung “mengadu” ke Presiden, dan hasilnya bertahun-tahun proses tersebut mentah.

Tapi Jokowi berbeda. Ia ngotot.

Ia tidak mau ketemu dengan CEO Freeport Richard Adkerson langsung. Ia tugaskan tiga Menterinya untuk negosiasi.

“Banyak sekali laporan ke saya bahwa kalau kita ambil alih Freeport, saya bisa jatuh sebagai Presiden,” cerita Jokowi.

“Lho kalau saya jatuh, ya jadi rakyat biasa dong.. wong sebelumnya saya juga rakyat kan?”

Proses yang panjang itu akhirnya membuahkan hasil pada tahun 2018. Indonesia bisa mengambil alih saham sebesar 42% lagi senilai USD 3,85 Milyar (setara dengan Rp. 56,1 Trilyun) sehingga total kepemilikan saham Indonesia adalah 51%.

Direktur Utama PT. Freeport Indonesia Tony Wenas mengungkapkan, bahwa apa yang kita bayarkan untuk membeli saham Freeport sebesar USD 3,85 Milyar itu akan segera balik modal di tahun 2024.

“Proses itu tidak mudah, tetapi kita harus punya nyali,” kata Jokowi.

Bener, nyalimu itu Pak!

***

Serpong, 20 Jun 2023

Titus J.

Comments

Popular posts from this blog

Perhentian Ahok di KM 19.4

Ketika angka quick count hasil perolehan suara Pilkada Jakarta 19 April yang lalu menunjukkan 42 persen untuk Ahok-Djarot dan 58 persen untuk Anies-Sandi, banyak yang terkesima, sedih, dan tak sedikit yang menangis. Herannya, yang menangis bukan hanya orang Jakarta, tetapi juga mereka yang tinggal di luar Jakarta, bahkan luar negeri. Media sosial riuh-rendah dengan komentar, seolah tak percaya dengan angka yang terpampang di televisi dan berseliweran melalui WhatsApp group. Di saat itulah tiba-tiba kita merasakan ada sesuatu yang hilang - sesuatu yang pernah kita miliki, yang pernah mewarnai denyut kehidupan kita walau hanya lewat surat kabar dan media sosial, dan sesuatu yang selalu kita rasakan kehadirannya walaupun jarak memisahkan. Kita – bukan cuma orang Jakarta tetapi siapapun yang selama empat tahunan ini menyemai harapan dan optimisme, tiba-tiba secara bersamaan membisikkan tanya, “Bagaimana rupa Jakarta nanti tanpa Ahok?” Tanggal 19 April itu seperti satu titik di ...

Forgive Me for Not to Obey Your Fatwa

It’s still fresh in my mind, where Megawati’s PDI (Indonesia Democracy Party) harshly knocked-out by Suharto’s power in 1996. I was still 3 months since I set my feet on Jakarta from my hometown. Everybody knew Megawati was a serious menace of Suharto’s Golkar at that time, and 1996 was only a year ahead of the election. Like previous elections, Golkar always wanted vote majority in order to keep Suharto in reign. Time could not be stopped and Megawati popularity has made the Suharto’s circle depressed. They seemed so fearful the Soekarno’s spirit was coming back. With a very dirt scenario, Suharto’s regime created drama by conspiring with several PDI executives to organize a congress in Medan. The congress, as predicted clearly by everyone, finally appointed Soerjadi as PDI chairman, Fatimah Ahmad as deputy chairman and Butu Hutapea as the secretary general (Soerjadi is Megawati’s predecessor). It means, Megawati who had been selected by National Meeting in Surabaya in 1993, was kick...

The Lawmakers Are Too Proud to be God

My brain suddenly becomes so blunt to understand how some members of Commission VII of the House of Representatives (DPR) use their "looked smart" brain to think smartly. In the hearing between the lawmakers and Pertamina management on February 10, 2009, one of the lawmakers, Effendi Simbolon, humiliated Karen Agustiawan, the CEO of Pertamina by saying she was un-competent to lead the big organization as Pertamina – the prestigious State Owned Company in oil & gas and geothermal energy sector. They even harshly bullied her by putting label on her as Satpam (private security guard) if Karen could not stay away from serving the interest of President Susilo Bambang Yudhoyono and VP Jusuf Kalla. It’s clear to people that some of the “supposed to be respected” lawmakers do not deserve to receive any respects. That is why they cannot respect others, too. They have been acting as judge, even God, when they summon government officials or businessmen to their nest. They grill eve...